tag:blogger.com,1999:blog-30579195354491088452024-02-20T04:11:30.992-08:00Artikel BeritaAdminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-27682732670401598032018-11-25T23:00:00.000-08:002018-11-25T23:00:28.141-08:00Hari Guru Nasional, Guru Meminta Untuk Evaluasi Perjuangan<a href="https://www.rakyatdigital.com/index.php/category/nasional/" target="_blank">Rakyat Digital</a>. Persatuan Guru Republika Indonesia (PGRI) mempersilahkan seluruh guru merayakan Hari Guru Nasional (HGN) pada hari ini sebagai momen kebersamaan. Tapi kemudian, guru diminta mengevaluasi perjuangan yang perlu ditingkatkan guna memajukan dunia pendidikan.<br />
<br />
Ketum PB PGRI Unifah Rasidi mengatakan HGN harus diisi kegembiraan, meninggalkan rutinitas dan persoalan kerja yang panjang. Dengan perayaan itulah, guru bisa sejenak melepas penatnya memperjuangkan ke majuan pendidikan selama ini.<br />
<br />
"Mari bersama semua tenaga pendidikan bersenang-senang. Tapi ada refleksi disana untuk tahu perjuangan mana yang harus ditingkatkan. Apa yang krusial di dunia guru yang mesti diselesaikan. Misal kekurangan guru dan perhatian ke honorer.<br />
<br />
Unifah berpesan guru beradaptasi dengan kemajuan teknologi terkini. Penerapan teknologi untuk pendidikan, kata dia, perlu dilaksanakan. PGRI pun, sambung dia, membekali guru agar mudah menggunakan teknologi terbaru.<br />
<br />
"Ada perubahaan lingkungan ekositem pendidikan dimana aplikasi teknologi pendiddikan masuk pembelajaran. Karena masuknya revolusi industri 4.0, guru berubah jadi agen perubahan," ujarnya.<br />
<br />
Ia menyebut PGRI sudah berupaya menguatkan kualitas guru dengan berbagai pelatihan dan lomba-lomba. Sehingga profesionalisme guru makin ditingkatkan seiring kemajuan zaman.<br />
<br />
"Kami sekarang perayaan HGN tak hanya jalan sehat, ada kegiatan perkuat kapasitas guru seperti lomba kreativitas pembelajaran, guru menulis. Ada profesionalisme terus diperkuat," tambahnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-5698378670037497582018-11-25T22:48:00.001-08:002018-11-25T22:48:21.236-08:00Sejarah Hari Guru Yang Terjadi Pada Tanggal 25 November, Bersamaan Dengan Hari Lahirnya PGRI<a href="https://channelrakyat.com/index.php/category/nasional/" target="_blank">Channel Rakyat</a>. Hari ini, Minggu (25/11/2018) diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.<br />
<br />
Hari Guru Nasional sebagai tanda terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).<br />
<br />
Melansir dari Banjarmasin Post, peringatan Hari Guru Nasional di beberapa negara bahkan dijadikan hari libur nasional, sedangkan di Indonesia dirayakan dalam bentuk upacara peringatan di sekolah-sekolah.<br />
<br />
Ternyata, Hari Guru Nasional memiliki sejarah yang panjang.<br />
<br />
Dilansir Tribunnews.com dari berbagai sumber, Hari Guru Nasional bermula dari organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman penjajahan Belanda yang berdiri pada tahun 1912.<br />
<br />
Organisasi tersebut bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang beranggotakan dari berbagai guru dengan latar pendidikan yang berbeda-beda.<br />
<br />
Dengan berkembangnya PGHB, kemudian muncullah organisasi-organisasi guru yang lain.<br />
<br />
Masing-masing terdiri dari Persatuan Guru Bantu (PGUB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachtsschool (PGAS), Peserikatan Normaalschool (PNS), Hogere Kweekschool Bond (HKSB), dan masih banyak lagi.<br />
<br />
Di tahun 1932, PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI).<br />
<br />
Perubahan nama dengan mencantumkan Indonesia dibelakangnya membuat pemerintah Hindia Belanda terkejut.<br />
<br />
Kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan tersebut sangat tidak disukai oleh Belanda.<br />
<br />
Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, PGI pun tidak melakukan aktivitasnya kembali.<br />
<br />
Setelah Indonesia merdeka, PGI menggelar Kongres Guru Indonesia pada 24-25 November 1945 di Kota Surakarta.<br />
<br />
Kemudian pada tanggal 25 November 1945, Persatua Guru Republik Indonesia (PGRI) mulai terbentuk.<br />
<br />
Hari itu juga ditetapkan sebagai Hari Guru namun belum ada keputusan resmi dari Pemerintah.<br />
<br />
Baru di tahun 1994, Hari Guru resmi diperingati melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-60405267024686143692018-11-25T22:28:00.005-08:002018-11-25T22:28:56.642-08:00Sandi Akhirnya Meremiskan Sekber Pemenangan Prabowo-Sandi Di Daerah Provinsi Aceh<a href="https://www.buletinnasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Buletin Nasional</a>. Calon Wakil Presiden dari nomor urut dua, Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (21/11/2018) meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi untuk Aceh.<br />
<br />
Sekber BPP Prabowo-Sandi untuk Aceh ini berlokasi di kawasan Lampriek, Banda Aceh.<br />
<br />
Di depan para pimpinan partai koalisi, pendukung, simpatisan dan relawan, Sandi menyebut kemenangan Prabowo-Sandi harus dimulai dari Aceh. Sandi juga menyinggung jasa-jasa Aceh.<br />
<br />
Menurutnya, Aceh sudah telalu banyak membantu Negara ini, dan saatnya Negara kembali membantu merealisasikan apa yang sudah dijanjikan untuk Aceh.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-12769904295703100562018-11-25T22:27:00.000-08:002018-11-25T22:27:11.865-08:00Menantang Anak Muda Untuk Mewujudkan Politik Yang Daman Dan Bersih<a href="https://porosnasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Poros Nasional</a>. Komitmen peserta pemilu terhadap pemberantasan korupsi akan selalu menjadi sorotan calon pemilih. Contoh paling sederhana tampak dari pertanyaan-pertanyaan terkait korupsi yang masuk ke redaksi IDN Times melalui platform #MillennialsMemilih.<br />
<br />
"Dari dulu bangsa kita sangat sulit melepas praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Apakah pemimpin yang akan terpilih nantinya mampu untuk menghilangkan hal tersebut atau paling tidak secara statistik di tahun-tahun yang akan datang praktik tersebut mulai menurun?" tanya Fajri Setiawan.<br />
<br />
Atau misalnya pertanyaan dari Reduan Panyu Baday. "Bagaimana cara calon presiden menyikapi kasus korupsi yang disebut sebagai budaya Indonesia ?" Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya masih ada anak muda yang peduli terhadap perang melawan korupsi.<br />
<br />
Pekerjaan rumah besar yang menanti adalah bagaimana agar kepedulian itu tak berubah menjadi sikap apatis total karena melihat lambannya perubahan.<br />
<br />
1. Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara<br />
<br />
Korupsi di Indonesia sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Menurut indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International, pada 2017 lalu Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara di dunia. Dari 0-100, Indonesia mendapatkan skor 37 di mana 0 berarti memiliki status sangat korup dan 100 sangat bersih.<br />
<br />
Skor itu tidak berubah dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, menurut para pakar dan pebisnis yang dipercaya untuk memberikan penilaian, negara ini membuat sedikit sekali kemajuan dalam pemberantasan korupsi dibandingkan terdahulu.<br />
<br />
2. Masyarakat kian permisif dengan perilaku korupsi<br />
<br />
Praktik korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini sudah ada selama bertahun-tahun, bahkan mencapai puncaknya ketika Indonesia berada dalam otoritarianisme selama lebih dari tiga dekade. Semakin lama masyarakat pun tak terlalu heran bila sektor publik kerap diwarnai dengan praktik-praktik ilegal di mana para pejabatnya mau menerima suap atau bahkan melakukan pemerasan.<br />
<br />
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 10.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia menemukan indeks perilaku anti-korupsi masyarakat pada 2018 berada di angka 3,66. Padahal, indeks setahun sebelumnya adalah 3,71. Semakin mendekati angka lima, maka masyarakat Indonesia semakin permisif terhadap perilaku korupsi.<br />
<br />
3. Korupsi menjadi endemik di segala ranah<br />
Menantang Anak Muda Mewujudkan Politik BersihANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso<br />
<br />
Bila kembali ke hasil laporan yang dirilis Transparency International, tiga cabang utama dalam sistem demokrasi di Indonesia—legislatif, eksekutif dan yudikatif—sudah sangat tercemar dengan beragam perilaku korupsi. Indeks penyuapan di negara ini tergolong sangat buruk dan bukan hanya terjadi di level atas.<br />
<br />
Survei itu menyebut bahwa 32 persen responden mengaku menyuap pejabat publik untuk mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). Ini didukung oleh hasil survei BPS di mana memberi dan menerima suap ketika penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pelajar adalah hal wajar. Tragisnya, pelajar SMU ternyata yang paling permisif terhadap perilaku korupsi.<br />
<br />
4. Orang-orang yang diberi amanah oleh rakyat tidak memberikan contoh yang baik<br />
<br />
Menantang Anak Muda Mewujudkan Politik BersihANTARA FOTO/Muhammad Adimaja<br />
<br />
Sementara itu, organisasi anti-suap TRACE International menilai sebenarnya Indonesia punya undang-undang anti-suap yang sangat baik. Persoalannya adalah pada aparat penegak hukum yang dianggap masih belum maksimal. Kurangnya transparansi pemerintah dalam menjalankan sejumlah urusan juga dipandang sebagai kendala.<br />
<br />
Parahnya lagi adalah menurut survei Global Corruption Barometer (GCB) pada 2017 memperlihatkan mayoritas publik dalam negeri melihat DPR sebagai institusi paling korup. Artinya, partai politik dan politisi itu sendiri juga mendapatkan skor negatif. David Sepriwasa, Satgas Politik Dikyanmas KPK, mengatakan ada "35 persen tokoh politik yang ditangkap" oleh lembaganya. Angka itu meningkat lima persen dibandingkan pada 2017.<br />
<br />
5. Proses rekrutmen dan kaderisasi partai yang salah berkorelasi dengan mental korup<br />
<br />
Siapapun yang ingin dipilih oleh masyarakat untuk menduduki posisi tertentu wajib menanggung beban untuk bersikap transparan. Namun, apa yang terjadi bila proses mereka untuk dipilih ternyata justru sebaliknya? Ini yang diyakini menjadi salah satu sumber masalah maraknya korupsi di antara para pemangku kekuasaan.<br />
<br />
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan tidak adanya transparansi dalam proses rekrutmen serta buruknya kaderisasi internal partai mendorong terjadinya korupsi. Ia mencontohkan bagaimana hanya orang-orang dengan sumber daya besar yang bisa menjadi kader partai, bahkan diberi posisi strategis. "Nanti mereka merasa harus balik modal ketika sudah berkuasa," ujarnya.<br />
<br />
6. Partai politik punya tanggung jawab memperbaiki diri<br />
<br />
Dominasi jumlah pemilih muda pada pilpres 2019 nanti melahirkan gelombang yang mendorong generasi z dan millennials untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Premisnya adalah anak muda belum tercemar sistem korup yang selama ini dijalankan para elit sehingga mereka diharapkan mampu membalikkan situasi.<br />
<br />
Andy Budiman, caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengklaim ini yang dilakukan pihaknya. Pertama, proses seleksi calon kader yang transparan dan melibatkan "orang-orang yang integritasnya sudah dikenal luas oleh publik". <br />
<br />
"Saya sendiri ketika itu diwawancara oleh pak Bibit (Bibit Waluyo mantan ketua KPK) dan bu Mari Elka Pangestu, dan Grace (Grace Natalie) kalau dari PSI," kata Andy. Kedua, pandangan calon kader terhadap isu korupsi juga jadi pertimbangan utama.<br />
<br />
Sayangnya, apa yang dilakukan PSI belum terlihat di partai lain. Setidaknya ini yang diakui oleh politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini. "Memang kalau kita di PAN belum ada terobosan-terobosan," ucapnya. Bahkan, ia menyebut belum adanya "penuansaan spirit" untuk melakukan terobosan tersebut.<br />
<br />
"To be honest belum. Ini kalau dijadiin berita, mati saya ini. Karena saya fair-fair an saja lah. Itu faktanya. Dan apakah kita di PAN yang muda-muda gak punya ide? Salah. Kita punya ide banyak, tapi bos, tinggi bos.. Gak kuat jadi anggota. Kita masih begini-begini saja."<br />
<br />
7. Anak muda wajib jadi pembeda<br />
<br />
Biaya untuk masuk ke politik memang secara umum masih relatif besar. Jenjang karir di dalam partai politik juga tidak jelas, apalagi kode etiknya. Seiring dengan kian banyaknya politisi dan pejabat yang terjerat korupsi, KPK menyadari pentingnya memberi edukasi kepada baik kepada partai maupun publik.<br />
<br />
KPK juga merekomendasikan reformasi internal partai melalui pembenahan kode etik, proses rekrutmen, serta transparansi pendanaan. Yang tak kalah penting adalah bagaimana anak muda tidak putus asa terhadap cita-cita untuk mewujudkan politik bersih. Jika gelombang baru yang mendominasi secara jumlah ini mau jadi pembeda, bukan tidak mungkin praktik korupsi akan secara perlahan tapi pasti runtuh.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-54816532256911156882018-11-25T22:24:00.006-08:002018-11-25T22:24:53.198-08:00AHY: Saya Menilai Politik Kebencian Dengan Label Yang Menghina Akan Berdampak Negatif Untuk Demokrasi<a href="https://tabloidnasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Tabloid Nasional</a>. Sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, di media sosial, keterbelahan publik terjadi misalnya karena ada sebutan yang menghina untuk para pendukung masing-masing calon wakil presiden.<br />
<br />
Kebencian yang mewujud dengan ejekan cebong dan kampret yang berlangsung sangat liar dinilai sangat merugikan demokrasi di Indonesia.<br />
<br />
Menurut Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hal tersebut adalah sah.<br />
<br />
Namun, ia menegaskan, alangkah baiknya dapat memilih diksi atau istilah yang mengedukasi karena demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang beradab.<br />
<br />
"Bahayanya, kalau digunakan akan menimbulkan gesekan dan konflik, kasar, dan tidak beretika," katanya terkait perang kebencian di media sosial, dalam video yang diunggah di Kompas TV, Minggu (18/11/2018).<br />
<br />
Menurut AHY, jika ingin beradu gagasan, lebih baik fokus pada substansi dibanding gimmick atau istilah yang apabila digunakan masing-masing pendukung dapat menimbulkan polemik, gesekan, hingga konflik.<br />
<br />
Sementara itu, akun Dulatip mengunggah sebuah video tentang narasi yang seharusnya bisa diusung Calon Presiden (Capres).<br />
<br />
Pengen ada capres seperti ini. Punya narasi dan gagasan yang ngisi.<br />
<br />
Terbuka ruang diskursus dalam orasi spt ini.<br />
<br />
Andai capres cawapres seperti ini, kita dgn mudah bisa lupain urusan sontoloyo, genderuwo, atau muka Boyolali.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-24630370669771527652018-11-25T22:24:00.001-08:002018-11-25T22:24:07.225-08:00Bertemu Senator Fachrul Razi Di Mekkah, Habib Rizied: Aceh Harus Mampu Menghindarai Dari Fitnah-fitnah Politik<a href="https://harianpress.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Harian Press</a>. Di sela-sela menjalankan ibadah umrah, senator DPD RI Fachrul Razi menyempatkan diri bertemu Habib Riziq Shihab ( HRS) di Mekkah, Kamis (22/11/2018).<br />
<br />
Pertemuan berlangsung di kediaman Habib Rizieq di Kota Mekkah.<br />
<br />
Dalam pertemuan itu senator Fachrul Razi menyampaikan perkembangan politik di tanah air dan perkembangan politik di Aceh. Dirinya berharap, Habib Rizieq dapat mengawal dan menjaga Aceh dalam 3 perkara besar yaitu selesainya implementasi MoU Helsinki, penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh dan penerapan akidah Ahlusunnah Waljamaah di Aceh.<br />
<br />
Habib Riziq berpesan melalui senator Fachrul untuk menjaga Aceh dan menjaga ukhwah Islamiyah, menyatukan umat terhindar dari fitnah politik.<br />
<br />
"Saya berharap doa masyarakat Aceh semua agar tahun politik ini kita umat Islam terhindar dari fitnah keji yang menyudutkan umat, mari bersatu menjalin ukhwah Islamiyah bersatu umat melawan kezaliman penguasa," ujar Habib Riziq seperti dikutip Fachrul Razi.<br />
<br />
Habib Rizieq turut menceritakan pemberitaan miring tentang dirinya yang diperiksa polisi Arab Saudi terkait bendera tauhid di dinding rumahnya.<br />
<br />
Rizieq sudah kembali ke rumah setelah menjalani pemeriksaan.<br />
<br />
Dalam rombongan umrah yang diikuti oleh 174 jamaah itu, Fachrul Razi mengatakan bahwa jamaah juga melakukan Zikir Raja Seulawet yang dipimpin oleh Abon Baka Matang Kuli.<br />
<br />
Jamaah umrah asal Aceh juga melakukan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw di Mekkah pada Selasa 20 November 2018.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-35416894844515120192018-11-25T22:23:00.001-08:002018-11-25T22:23:07.440-08:00Fahri Hamzah Mau Mengerjakan Ini Sesuai Pensiun Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<a href="https://pojokpos.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Pojok Pos</a>. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah menentukan pilihan setelah tidak lagi ngantor di Senayan sebagai wakil rakyat. Fahri mau membangun parlemen yang modern dan independen lewat pers.<br />
"Kalau saya pensiun nanti, saya calon anggota press room. Kita bikin kantor berita kecil-kecilan, atau apalah namanya," ungkap Fahri dalam sambutannya pada acara Silaturahmi DPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma Griya Sabha DPR, Cisarua, Bogor, Jumat (23/11).<br />
<br />
Di pemilu tahun depan Fahri tak lagi maju sebagai calon anggota DPR. Kendati niat ingin membangun perusahaan pers terkesan bercanda, namun kesungguhan Fahri untuk membangun masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik telah terpatri dalam diri.<br />
<br />
Menurutnya, hanya pers yang bisa dekat dengan kekuasaan dan bisa mengawasi kekuasaan tersebut secara independen.<br />
<br />
"Ini karena lembaga demokrasi dan gagalnya kesejahteraan rakyat kita karena DPR belum independen. Dan ketika saya pensiun nanti, itu tidak akan hilang dari perhatian saya," pungkasnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-73039647720676037182018-11-25T22:21:00.004-08:002018-11-25T22:21:48.727-08:00Prabowo Subianto Menjanjikan Swasembada Pangan<a href="https://kanalutama.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Kanal Utama</a>. Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dibutuhkan tiga hal untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Yang pertama adalah dilakukannya swasembada pangan, yang kedua adalah swasembada energi bahan bakar, dan yang terakhir adalah dilakukannya swasembada air.<br />
<br />
"Kalau tidak ada tiga swasembada itu maka kita akan sulit untuk kuat dan sejahtera," kata Prabowo di hadapan ratusan relawan Solo Raya di Hotel The Sunan, Solo, Jawa Tengah, dalam rilis yang diterima Jumat (23/11).<br />
<br />
Karena itu, Prabowo bersama Sandiaga Salahuddin Uno beserta timnya yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Koalisi Adil Makmur telah mempelajari untuk menciptakan swasembada tersebut dalam kurun waktu yang tidak lama.<br />
<br />
"Tim kita telah mempelajari untuk menciptakan swasembada dalam waktu yang tidak lama karena itu kita harus memenangkan Pemilu 2019. Kalau kita menang maka kita akan memperbaiki yang tidak benar, dan melaksanakan strategi dalam menciptakan swasembada tersebut," tutur Prabowo.<br />
<br />
Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga menjelaskan bahwa jika dirinya dan Sandiaga memenangkan Pilpres 2019, maka hal yang pertama kali ia lakukan dalam menjalankan strategi swasembada tersebut adalah dengan memilih putra-putri terbaik bangsa untuk membantunya dalam kabinet pemerintahan nantinya.<br />
<br />
"Saat kita menang, maka yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan orang orang terbaik di negeri ini. Kita butuh orang orang yang cakap, yang andal, yang berkemampuan, dan juga berakhklak. Kita tidak butuh orang pintar tetapi maling," tutur Prabowo.<br />
<br />
Prabowo menjelaskan, bahwa saat ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Sebab, banyak petani tebu di daerah Jawa Timur yang harus merugi karena pemerintah mengeluarkan kebijakan impor gula pada saat para petani tebu akan melakukan panen.<br />
<br />
Begitu pula dengan para petani beras yang berada di daerah Klaten Jawa Tengah yang harus merugi karena saat mereka akan panen tetapi pemerintah membuka beras impor dari luar negeri.<br />
<br />
"Di Jawa Timur petani petani tebu harus merugi karena begitu mau panen pemerintah justru malah impor gula, begitu juga petani petani di Klaten, ketika mereka mau panen muncul beras impor dari luar negeri. Jadi kita melihat pemerintah Indonesia tidak membela rakyatnya sendiri," imbuhnya.<br />
<br />
Karena itu, ia bersama timnya akan berjuang keras untuk melakukan swasembada demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya para petani dan nelayan. Selain itu, Prabowo juga akan bekerja dengan keras untuk mengamankan kekayaan negara yang bersumber dari sumber daya alam untuk tidak dibawa pergi ke luar negeri oleh sekelompok orang.<br />
<br />
"Kebijakan-kebijakan mengelola negara ini tidak gampang tetapi juga tidak sulit kalau niatnya baik, kalo niatnya benar, ingin memakmurkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yang membuat bangsa kita semakin lemah bahwa pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak asing untuk menguasai 28 sektor sektor industri. Hal itu membuat rakyat kita jadi tidak berdaya. Kita menyerah kepada bangsa asing," tandasnya.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-78130168717439137472018-11-25T22:20:00.007-08:002018-11-25T22:20:47.956-08:00Dapat Pertanyaan Lumbung Suara DI Pilpres 2019, Begini Jawaban Prabowo<a href="https://pojoknasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Pojok Nasional</a>. Pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal beberapa bulan lagi. Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tancap gas keliling Indonesia.<br />
<br />
Baik Prabowo maupun Sandi terus mendatangi wilayah yang memiliki jumlah pemilih banyak. Bahkan mereka menyasar wilayah yang menjadi lumbung suara capres 01 Joko Widodo (Jokowi), di Kota Solo dan sekitarnya.<br />
<br />
Terkait lumbung suara yang diyakini bakal dimenangkan, Prabowo, dalam kesempatan berkunjung ke Sukoharjo, Jumat (23/11), tak menyebutkan wilayah tertentu. Namun ia berjanji akan memperjuangkan seluruh wilayah menjadi lumbung suara.<br />
<br />
"Kita berjuang untuk semua (wilayah)," ujarnya singkat.<br />
<br />
Sebelumnya, pada Kamis (22/11) malam, Prabowo menghadiri deklarasi Aliansi Masyarakat Madani (AMM) di The Sunan Hotel Solo. Acara tersebut dihadiri ratusan anggota komunitas masyarakat kampus yang memberikan dukungannya ke Prabowo - Sandiaga.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-55328978070297454642018-11-25T22:20:00.003-08:002018-11-25T22:20:16.163-08:00Gerindra: Jokowi Seharusnya Banyak Belajar Dari Prabowo Yang Selalu Santai Diserang Hoax<a href="https://rakyatutama.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Rakyat Utama</a>. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa ingin 'tabok' oknum yang menyerang dirinya dengan isu hoax. Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, meminta Jokowi belajar dari capres Prabowo yang santai diserang isu hoax.<br />
<br />
"Saran kami, Pak Jokowi belajarlah dari Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menghadapi serangan hoax dengan tenang dan santai," ujar Andre kepada wartawan, Jumat (23/11/2018).<br />
<br />
Andre mengatakan pernyataan Jokowi tersebut bisa menimbulkan kegaduhan baru di publik. Seharusnya Jokowi menanggapi santai saat diserang isu hoax.<br />
<br />
"Bagaimana Pak Prabowo dengan tenang dan santai menghadapi serangan hoax. Karena sangat kami sayangkan pernyataan Pak Jokowi 'mau saya tabok' ini menimbulkan kegaduhan baru lagi," tutur dia.<br />
<br />
Menurut Andre, Jokowi pernah mengimbau tahun politik atau pemilu saat ini dilakukan dengan riang dan gembira. Tapi Jokowi selalu membuat kegaduhan dengan diksi yang tidak baik, seperti sontoloyo, genderuwo, dan tabok.<br />
<br />
"Katanya mau pemilu yang riang dan gembira, tapi faktanya Pak Jokowi terus membikin kegaduhan dengan diksi-diksi yang tidak produktif, seperti sontoloyo, genderuwo, dan sekarang mau ditabok," kata Andre, yang juga politikus Gerindra.<br />
<br />
Sebelumnya, Jokowi merasa gerah diserang isu hoax, terutama soal tuduhan dirinya aktivis PKI. Jokowi heran masih ada orang yang memercayai isu tersebut.<br />
<br />
Menurut Jokowi, ada 9 juta penduduk Indonesia yang mempercayai isu tersebut. Dia mengaku sudah 4 tahun diserang isu PKI.<br />
<br />
"Coba di medsos, itu adalah DN Aidit pidato tahun 1955. La kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah, lahir saja belum, tapi sudah dipasang. Saya lihat di gambar kok ya persis saya. Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana, saya cari betul," papar Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Lampung Tengah, Lampung, Jumat (23/11).<br />
<br />
"Saya ini sudah 4 tahun diginiin. Ya Allah, sabar, sabar, tapi saya sudah bicara karena ada 6 persen yang percaya berita ini. Enam persen itu 9 juta (penduduk) lebih lo. La kok percaya?" imbuh dia.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-47295167903825603182018-11-25T22:19:00.003-08:002018-11-25T22:19:40.775-08:00Forum Tenaga Honorer Tegaskan Tidak Terlibat Dalam Gerak 2019 Ganti Presiden<a href="https://www.rakyatdigital.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Rakyat Digital</a>. Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih membantah
keterkaitan organisasinya dengan gerakan 2019 Ganti Presiden. Titi
menegaskan, secara organisasi, Forum Honorer K2 tiidak pernah menyatakan
dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga.<br />
<br />
“Sampai hari ini kami tidak pernah mendeklarasikan dukungan untuk
calon mana pun. Apalagi mendukung pasangan capres-cawapres no urut 02.
Kalau ada desas desus di luar, saya pastikan itu bersifat personal bukan
organisasi,” kata Titi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta,
Sabtu (24/11).<br />
<br />
Guru honorer asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini menyatakan Forum
Honorer K2 sedang fokus memperjuangkan nasib tenaga honorer di
Indonesia. Tujuannya, agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa memandang
usia. Menurutnya, tidak ada waktu untuk melibatkan kekuatan politik
manapun.<br />
<br />
“Kami masih loyal terhadap pemerintah. Buktinya, kami tidak
meninggalkan pekerjaan kami sehari-hari. Ada tenaga pegawai, ada guru
dan yang lain. Semua masih fokus bekerja,” tegasnya.<br />
Masa kerja para tenaga honorer tersebut terbilang cukup panjang yakni
antara 15 sampai 25 tahun. Sayangnya, pengabdian ikhlas mereka itu
tidak berbanding lurus dengan perhatian dari pemerintah.<br />
<br />
Karena itu Titi
bersama kawan sejawatnya meminta keadilan. “Tentunya harus ada solusi
untuk kami. Masa kerja yang kami jalani sudah sangat lama tetapi belum
juga diangkat menjadi PNS. Saya dan teman-teman berharap perjuangan kami
bisa tercapai di era Pak Jokowi,” katanya.<br />
<br />
Kesempatan berbicara di hadapan awak media digunakan Titi untuk
memberikan klarifikasi terkait isu lain. Jagat sosial media sempat
dihebohkan dengan berita meninggalnya peserta aksi demo di depan Istana
Negara. Menurut dia, berita yang bergulir pada akhir Oktober 2018
tersebut adalah <i>hoax</i>. Akan tetapi, Titi membenarkan terkait
kenekatannya dan tenaga honorer lain untuk menginap di depan Istana
Negara. “Kalau menginap itu benar. Tetapi kalau yang meninggal itu tahun
2016, bukan karena demo tetapi karena kecelakaan saat akan pulang.
Kalau berita bahwa Oktober 2018 ada tenaga honorer yang meninggal karena
demo, itu jelas hoaks. Saya pastikan itu <i>hoax</i>,” katanya.<br />
<br />
Komunikasi aktif saat ini tengah dijalin Titi dan Forum Honorer K2
bersama Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Forum Honorer K2
memandang Dedi yang juga mantan Bupati Purwakarta dua periode itu
memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib tenaga honorer.Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3057919535449108845.post-64419246388846058642018-11-25T22:18:00.004-08:002018-11-25T22:18:58.875-08:00Milenial Sangat Diminta Untuk Membantu Mensukseskan Pemilu 2019<a href="https://www.channelrakyat.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Channel Rakyat</a>. Mendekati Penyelenggaraan pemilu 2019 segmentasi pemilih milenial terus menjadi idola. Bukan saja jumlahnya yang saat ini dinilai pemilih mayoritas tapi juga dianggap sebagai pemilih yang paling rasional dalam menentukan pilihan. Hal ini disampaikan oleh pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam diskusi arah politik milenial, di Cikini, Jakarta, Jumat (23/11).<br />
<br />
Oleh karena Karyono mengingatkan untuk seluruh kontestan yang berlaga pada pemilu mendatang harus mendahulukan gagasan yang bisa diterima oleh kaum milenial ketimbang meniru gaya yang menyerupai milineal. Menurutnya, yang lebih berpengaruh untuk dipilih milenial adalah bagaimana kandidat menjawab kebutuhan milineal.<br />
<br />
"Saya mengamati menjelang kontestasi banyak orang mendadak milenial, generasi milenial bukan generasi yang pasif maka ketika ada kandidat yang hanya menyamai style milenial belum tentu itu menjadi hal yang di pilih," kata Karyono.<br />
<br />
Menyikapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Nurdin menyampaikan bahwa kaum milenial harus juga berperan aktif dalam hal menyukseskan pemilu dengan menjadi bagian dari penyelenggara. "Jadi bukan hanya menjadi penonton tapi partipasi aktif sangat dibutuhkan. Dalam hal penyelenggara pemilu mulai dari KPU sampai Bawaslu sampai turun ke bawah," ujar Nurdin.<br />
<br />
Hal senada juga di sampaikan oleh anggota Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin Thomme. Ia juga berharap kaum milenial bisa aktif dalam pengawasan pemilu untuk mencegah pelanggaran pemilu.<br />
<br />
"Penyelenggara pemilu khususnya kami di Bawaslu terkait dengan milenial artinya memang ini penting untuk kita libatkan. Dalam pengawasan kami punya namanya pengawas partisipatif yang melibatkan milenial melalui berbagai kegiatan," terang Burhanuddin.<br />
<br />
Sementara itu, Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Daud Gerung menyayangkan partai politik yang hingga saat ini masih menjadikan milenial hanya vote getter dan tidak melakukan pendidikan politik yang baik. Ia berharap di sisa waktu yang ada proses pendidikan politik kebangsaan juga harus terus digaungkan oleh kontestan pemilu.<br />
<br />
"Seluruh kontestan jangan hanya vote getter pada pemilih milenial tapi juga harus mendorong pendidikan politik kebangsaan khususnya dalam menjaga persatuan," tegas Daud Gerung.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07342636722555657771noreply@blogger.com0